Sekretaris Jendral Golkar: Beasiswa LPDP harus bisa diakses semua kalangan

Sekretaris Jenderal Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji menekankan agar Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) harus bisa diakses semua kalangan dan jangan sampai LPDP hanya dinikmati oleh kalangan orang kaya.

“Saya sendiri pernah mengingatkan soal ini dalam rapat kerja (Komisi XI DPR RI) dengan Kementerian Keuangan pada awal tahun 2022. Saya sampaikan bahwa LPDP ini kalau tidak ada penekanan dan afirmasi yang jelas, akan menjadi lingkaran yang dinikmati oleh orang kaya saja,” kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Hal itu disampaikan Sarmuji merespons sorotan publik terhadap seorang Warga Negara Indonesia (WNI) penerima beasiswa LPDP, Dwi Sasetyaningtyas, yang menuai kecaman warganet setelah mengunggah video mengenai kebahagiaannya saat anak keduanya resmi menjadi warga negara Inggris melalui proses naturalisasi.

Dwi Sasetyaningtyas merupakan alumni S2 di Delft University of Technology, Belanda, lulusan 2017. Sementara suaminya, Arya Iwantoro, menempuh studi S2 dan S3 di Utrecht University, Belanda, pada kurun waktu 2017 hingga 2022, juga melalui skema beasiswa LPDP yang bersumber dari dana abadi pendidikan dan pajak rakyat Indonesia.

Sarmuji menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata soal pilihan pribadi seseorang, melainkan soal desain kebijakan yang harus berpihak pada keadilan sosial.

Menurutnya, persoalan utama terkait LPFP struktur persyaratan yang secara faktual lebih mudah dipenuhi oleh kelompok yang secara sosial-ekonomi sudah kuat.

“Kalau tidak ada afirmasi, yang akan menikmati hanya orang kaya, karena syarat-syarat itu berat sekali. TOEFL bahasa Inggris-nya sekian-sekian. Dan orang yang bisa memenuhi kriteria ini rata-rata pasti orang kaya,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu menilai bahwa yang paling penting dari sebuah program beasiswa negara adalah potensi akademik penerima untuk mampu mengikuti pembelajaran yang berat di perguruan tinggi kelas dunia.

Standar akademik memang harus dijaga, tetapi hambatan bahasa, khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, seharusnya bisa dibantu dan ditingkatkan melalui program persiapan atau afirmasi yang memadai.

“Yang utama itu potensi akademiknya, apakah dia mampu mengikuti pembelajaran yang berat. Soal bahasa itu bisa di-upgrade. Negara bisa hadir membantu. Tapi kalau dari awal yang bisa memenuhi hanya mereka yang memang sejak kecil sudah difasilitasi dengan sekolah dan kursus terbaik, ya akhirnya yang menikmati itu-itu saja,” kata Sarmuji. (ant)